Parlemenesia – Kesuksesan PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan tidak lepas dari para stakeholder mulai dari Pemerintahan hingga masyarakat. Salah satunya keberhasilan yang baru saja dirasakan yaitu pembangunan hingga pemberian beban pertama pada Gardu Induk 150kV Tarjun yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru.
Infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kotabaru, Kalimantan Selatan ini mendapat dukungan yang kuat dari adanya dukungan lapisan masyarakat daerah, termasuk salah satunya Masyarakat Adat Dayak yang berada di sekitar lokasi proyek.
“Sebagai komitmen PLN untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan yang tepat mutu, tepat biaya dan waktu, salah satu upaya mitigasi risiko yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang mungkin terjadi, maka PLN UIP KLT menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia (MUKKI) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini dilakukan agar tercipta visi dan misi yang sama dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,” jelas Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP KLT.
Terjalinnya hubungan baik dengan MUKKI, diharapkan menjadi jembatan antara PLN dengan masyarakat Adat Dayak yang ada di sekitar proyek. Dimana Sekjen MUKKI, Yadi, menyampaikan bahwa MUKKI akan mendukung dan mengawal kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang saat ini tengah berjalan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
“Kami juga akan siap untuk menjembatani PLN dengan para tokoh Adat di Desa Buluh Kuning maupun Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian, apabila nantinya terdapat hambatan program kelistrikan disana, tetapi harapan utamanya bahwa seluruh masyarakat mendukung pembangunan demi kemajuan Kotabaru sendiri,” tambah Yadi.
Raja juga menyampaikan bahwa, pembangunan SUTT 150kV Sei Durian – Tarjun yang saat ini tengah berjalan mendapati adanya permasalahan sosial dimana terdapat area lokasi pembangunan yang termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang dikelola oleh masyarakat.
“Melalui hubungan baik dan pertemuan yang dilakukan oleh UPP KLT 4 sebagai direksi pekerjaan bersama MUKKI dapat menemukan solusi yang terbaik sehingga pembangunan dapat terlaksana dan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat umum dengan segera,” tutup Raja.
